Gubernur Melki Dorong Distribusi Energi Berkeadilan hingga Wilayah Terpencil di NTT

PEREMPUANCENDANA || KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya distribusi energi yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) di NTT.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) NTT di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Senin (8/6/2026).

Menurut Gubernur Melki, sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas sangat penting untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi energi di seluruh wilayah NTT.

Ia mengakui tantangan distribusi energi di NTT masih cukup besar, terutama pada daerah-daerah yang memiliki akses transportasi terbatas dan biaya distribusi yang tinggi.

"Kita perlu mencari formulasi yang adil agar pelayanan energi tetap menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Pengusaha tentu perlu memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi fungsi sosial juga harus menjadi perhatian karena sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Melki.

Gubernur juga meminta dukungan Hiswana Migas dan Pertamina untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG tetap terjaga di seluruh wilayah NTT. Ia menilai penguatan kebijakan distribusi LPG perlu dilakukan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain itu, Melki secara khusus menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan minyak tanah yang hingga kini masih menjadi kebutuhan utama sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan.

"Ketersediaan minyak tanah harus tetap menjadi perhatian karena masih digunakan oleh banyak keluarga di NTT. Jika ada kebijakan konversi energi, prosesnya harus dilakukan secara bertahap dan memastikan masyarakat siap menerima perubahan tersebut," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mendukung iklim investasi dan dunia usaha yang sehat. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku usaha selama tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor energi harus berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Melki berharap Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat pelayanan energi, meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kita ingin mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur," pungkasnya saat secara resmi membuka Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT.